CPNS 2026: Momentum Hentikan 'Warisan Koneksi' di Kursi Birokrasi"
Ada satu pertanyaan yang belakangan ini semakin sulit
dijawab dengan tegak: mengapa kursi di sekolah kedinasan dan formasi CPNS
seolah-olah lebih akrab dengan anak-anak pejabat, sementara putra-putri terbaik
dari keluarga biasa harus berjuang jauh lebih keras hanya untuk mendapatkan
kesempatan yang setara? Fenomena ini bukan sekadar obrolan warung kopi.
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, secara terbuka
menyoroti ketidakadilan sistemik di mana lulusan sekolah kedinasan mendapatkan
jalur khusus, sementara masyarakat umum harus bertarung melalui seleksi terbuka
yang ketat. Ia bahkan menyebut praktik ini berpotensi melahirkan
"korsa" eksklusif yang sulit menerima kehadiran pihak lain di
lingkungan kerja . Lebih dari itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Dhia Al Uyun, dalam wawancara dengan Suara Surabaya mengungkap realitas pahit:
berdasarkan tulisannya di The Conversation, hampir mustahil orang bisa
masuk ke lingkungan kementerian tanpa dukungan "orang dalam" . Jika
rekrutmen CPNS 2026—yang rencananya membuka sekitar 150 ribu formasi—kembali
dibiarkan menjadi ajang warisan koneksi, maka cita-cita Indonesia adil dan
makmur hanya akan menjadi slogan kosong di atas kertas.
Rekrutmen yang Murni adalah Harga Mati
Pemerintah memang telah menegaskan komitmen membersihkan
seleksi. Namun, pernyataan saja tidak cukup. Kita tidak bisa menutup mata pada
fakta bahwa praktik kecurangan dalam seleksi ASN dan sekolah kedinasan masih
saja terjadi. Investigasi media pada Mei 2024 lalu mengungkap dugaan kebocoran
soal CAT oleh oknum di Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang konon dijual dengan
harga Rp 150 hingga 170 juta per peserta . Ketika kecurangan menjadi komoditas,
maka yang tersisa di birokrasi bukanlah pelayan publik terbaik, melainkan
mereka yang memiliki akses modal dan koneksi.
Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada kajian
akademik yang lebih substantif. Peneliti dari Lembaga Administrasi Negara
(LAN), Dr. Bayu Hikmat Purwana, dalam policy brief-nya tentang
netralitas ASN (Februari 2026) menegaskan bahwa netralitas aparatur merupakan
"fondasi profesionalisme birokrasi dan prasyarat utama bagi
terselenggaranya pemerintahan yang adil dan berintegritas" . Ia menyoroti
bahwa pelanggaran netralitas bukanlah fenomena insidental, melainkan
"persoalan struktural yang berulang" yang mencerminkan lemahnya
mekanisme pengawasan yang efektif dan independen . Temuan ini relevan tidak
hanya untuk netralitas dalam politik elektoral, tetapi juga untuk netralitas
dalam rekrutmen: ketika proses seleksi tidak diawasi secara independen, maka
kepentingan koneksi dan kedekatan akan mengalahkan meritokrasi.
Sinyal dari publik pun sudah jelas. Dalam polling yang
digelar Suara Surabaya pada Juli 2025, sebanyak 79 persen responden di
Instagram setuju bahwa lulusan sekolah kedinasan pun harus ikut tes CPNS—sebuah
indikasi bahwa masyarakat muak dengan privilese yang tidak berdasar kompetensi
.
Yang Harus Dilakukan Agar CPNS 2026 Melahirkan
Putra-Putri Terbaik
Pertama, transparansi total sejak tahap pengumuman
formasi hingga pengumuman akhir. Pemerintah harus mempublikasikan secara
rinci jumlah formasi per instansi, kualifikasi yang dibutuhkan, dan—yang tak
kalah penting—profil singkat pelamar yang lolos di setiap tahap. Jika ada
formasi yang didominasi oleh satu daerah atau satu latar belakang tertentu
tanpa alasan kompetensi yang jelas, publik berhak mempertanyakannya.
Kedua, perkuat pengawasan eksternal yang independen.
Kajian LAN merekomendasikan penguatan mekanisme internal yang akuntabel dan
pengawasan yang tidak bergantung pada kepentingan politik sesaat . Ombudsman,
KPK, dan BPKP harus dilibatkan sejak awal, bukan hanya sebagai formalitas di
akhir. Seleksi dengan sistem CAT memang meminimalisir intervensi nilai, tetapi
celah tetap ada pada tahap wawancara dan seleksi kompetensi bidang yang
melibatkan manusia. Di sinilah pengawasan berbasis rekam jejak digital dan
audit mendadak menjadi kunci.
Ketiga, hapus atau minimal setarakan jalur istimewa.
Usulan agar lulusan sekolah kedinasan tetap mengikuti tes CPNS adalah langkah
maju. Jika negara telah membiayai pendidikan mereka dengan puluhan hingga
ratusan juta rupiah per orang, maka sudah sepatutnya mereka membuktikan
kompetensi melalui standar yang sama dengan rakyat biasa. Jangan biarkan
anggaran negara menjadi jalan pintas bagi segelintir orang.
Rekrutmen Bebas KKN sebagai Pilar Indonesia Adil Makmur
Keadilan sosial bukanlah konsep abstrak. Ia hadir dalam
bentuk paling konkret ketika seorang anak petani di pelosok Nusa Tenggara bisa
bersaing head-to-head dengan anak seorang pejabat di Jakarta, dan menang
karena memang lebih kompeten. Birokrasi yang diisi melalui proses murni akan
menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, karena para pengambil
keputusan tidak memiliki utang budi kepada patron politik atau jaringan
keluarga. Sebaliknya, birokrasi yang penuh KKN akan terus mereproduksi
ketidakadilan: anggaran salah sasaran, layanan publik diskriminatif, dan
kepercayaan masyarakat yang terus tergerus.
CPNS 2026 adalah momentum kritis. Jika pemerintah serius
ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, maka langkah pertama yang
paling nyata adalah memastikan bahwa kursi di birokrasi tidak diwariskan,
melainkan diperjuangkan. Jangan sampai generasi terbaik bangsa ini hanya bisa
menonton dari pinggir lapangan, sementara mereka yang beruntung karena lahir di
keluarga yang "tepat" melenggang tanpa hambatan. Rekrutmen yang
bersih bukan sekadar kebijakan teknis—ia adalah deklarasi moral bahwa negara
ini milik semua anak bangsa, bukan hanya mereka yang punya koneksi.
Catatan Sumber dan Tanggal Akses:
- Pernyataan
Juliyatmono (Komisi X DPR RI) mengenai sekolah kedinasan eksklusif dan
usulan tes CPNS: Detikcom, "Saran Komisi X DPR Sekolah Kedinasan Tak
Diistimewakan: Ikut Seleksi CPNS-Kuliah Bayar", 2 Juli 2025. Diakses
pada 13 November 2026.
- Pernyataan
Dhia Al Uyun (FH UB) mengenai "orang dalam" dan polling 79%:
Suara Surabaya, "Wawasan Polling Suara Surabaya: Masyarakat Setuju
Lulusan Sekolah Kedinasan Harus Ikut Tes CPNS", 10 Juli 2025. Diakses
pada 13 November 2026.
- Kajian
LAN (Dr. Bayu Hikmat Purwana) mengenai netralitas ASN sebagai fondasi
dan masalah struktural: Lembaga Administrasi Negara, Policy Brief:
Netralitas ASN dan Tantangan Masa Transisi KASN, Februari 2026.
Diakses pada 13 November 2026.
- Dugaan
kebocoran soal CAT oleh oknum BKN (harga Rp 150-170 juta):
Analisis.co.id, "Oknum ASN Pemprov Diduga Makelar CPNS
Kemenkumham", 18 Mei 2024. Diakses pada 13 November 2026.
